Category: Public Awareness


Tips berikut ini saya praktikkan bagi diri sendiri. Apabila Anda merasa cocok, silahkan mengambil dan mempraktikkannya.

1. Pada saat Anda merasakan ketidaknyamanan (atau kenyamanan sebagai bentuk lain dari ketidaknyamanan), fisik dan/atau psikologis, sadari bukan hanya rasa ketidaknyamanan tetapi terlebih sadari “keakuan” Anda yang mengatakan “Aku tidak nyaman; ketidaknyamanan itu adalah milikku.” Janganlah pikiran menciptakan “si aku”.
2. Janganlah bertanya mengapa Anda merasakan ketidaknyamanan itu untuk mencari sebab-sebabnya, tetapi sadarilah ketidaknyamanan itu dengan perhatian tak terbagi dan pahamilah bagaimana proses ketidaknyamanan itu bisa terjadi pada batin Anda.
3. Jadilah Kesadaran Murni itu sendiri dan kemudian biarkan Kesadaran Murni merasakan ketidaknyamanan yang bukan lagi menjadi “milik keakuan” Anda.
4. Sadariah bahwa kondisi fisik atau psikologis Anda hanyalah salah satu dari banyak lapisan yang membentuk siapa Anda, tetapi itu semua bukanlah Hakikat Anda. “Hakikat Anda yang tak-berhakikat” tidak lain adalah Kesadaran Murni itu sendiri.
5. Rasakan bahwa Kesadaran Murni adalah seperti ruang yang mahaluas, tanpa bentuk, tanpa inti. Kesadaran Murni ini bukan berasal dari apa saja yang bisa Anda kenali dengan pikiran.
6. Janganlah sekali-sekali berpikir, berbicara atau bertindak dengan tubuh Anda di luar Kesadaran Murni. Apabila pikiran, kata dan tindakan Anda terpisah dari Kesadaran Murni, rasakan ketidaknyamanan pada tubuh dan batin Anda. Jadilah kembali Kesadaran Murni yang merasakan ketidaknyamanan Anda.
7. Dari ruang Kesadaran Murni yang mahaluas, biarkan pikiran, kata-kata dan tubuh Anda bekerja semata-mata sebagai alat ataupun ekspresi dari Kecerdasan Ilahi yang timbul dari dalam.
8. Janganlah coba-coba untuk menyembuhkan atau mengubah keadaan batin Anda, tetapi cukup bertahanlah untuk tinggal bersama ketidaknyamanan Anda dalam Kesadaran Murni, tanpa menambah atau mengurangi.
9. Biarkan kondisi fisik dan mental Anda yang Anda sadari dengan perhatian total tak-terbagi mengubah Anda—membuat Anda keluar dari identifikasi dengan tubuh fisik dan mental–hingga energi ketidaknyamanan sepenuhnya mekar dan layu.
10. Ambillah waktu yang cukup untuk hadir sepenuhnya pada bentuk-bentuk ketidaknyamanan Anda–betapapun kuat atau lemah, kasar atau halus. Perhatikan di tingkatan mana Anda hadir—di tingkatan kesadaran pikiran atau Kesadaran Murni.
11. Tunggulah hingga Kesadaran Murni terbangkitkan secara alamiah di balik rasa ketidaknyamanan dan rasakan bahwa Kesadaran Murni atas ketidaknyamanan adalah Kebebasan dari rasa ketidaknyamanan.
12. Lakukan praktik Kesadaran Murni ini terus-menerus hingga setiap beban ketidaknyamanan fisik dan/atau psikologis dapat ditanggung dengan relative ringan atau Anda dibebaskan sama sekali dari belenggu ketidaknyamanan.

Let us be grounded in the Land of Freedom in every single moment!
Breathe n Smile!

js

Dicari minimal 2 juta orang. Apakah Anda berminat untuk ikutan berdoa bagi negeri ini? Jika berminat mari bersama-sama kita lakukan.

BAGAIMANA MELAKUKANNYA?
Tiap hari jam 21.30 dan/atau 05.00 WIB, kita semua berdoa bersama, dari kediaman atau kantor masing-masing. Bagi yang berminat MEDITASI atau HENING, disarankan minimal 15 menit.

INTI DARI DOA/MEDITASI :
Mulai saat ini dan seterusnya, saya, seluruh warga dan komponen bangsa ingin:
1. Hati Bersih
2. Damai
3. Bersaudara
4. Sejahtera
5. Kuat

BAGI YANG TERLAMBAT atau INGIN MULAI DULUAN, NIATKAN SAJA :
Saya bersatu dengan teman-teman yang berdoa di jam 21.30 wib dan/atau 05.00 WIB.

Mari ajak peserta sebanyak-banyaknya. Ajak anak/suami/istri dan teman lain…!! Saya mewajibkan diri untuk mendapat kesepakatan minimal 10 orang. Bisakah sistem MLM kita berlakukan untuk gerakan ini?

Minimal DOA BERSAMA ini kita lakukan sampai hari diumumkannya Presiden Terpilih 2014.

KENAPA 2 JUTA ORANG?
Terdapat Penelitian Fisika mengenai RESONANSI KOLEKTIF bahwa di perlukan akar 1% dari populasi, untuk “mengubah” populasi tersebut.

Jadi, apabila saat ini ada sekitar 200 juta penduduk Indonesia yang sedang “panas, nafsu, gontok-gontokan dan tidak damai” dalam pemilihan presiden, maka hanya diperlukan 2 juta orang yang FOKUS “adem-ayem, rukun & damai”, berdoa bersama untuk me-“RESONANSI POSITIF” sikon tersebut.

Peduli bagi Negeri!
Peace and Smile!

TERIMA KASIH
(Nama Anda)

Tuntutan mendesak! Bongkar semua dokumen masa lalu tentang capres dan cawapres. Jangan ada yang disembunyikan. Rakyat punya hak untuk tahu. Di bawah ini adalah Copy Paste Surat Prof Dr Franz Magnis-Suseno yang ditujukan kepada pemerintah dan TNI seperti yang dimuat di Kompas, 16 Juni 2014 hal 7.
===

Patut Disesalkan

Pembocoran surat rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira Nomor KEP/03/VIII/1998/DKP tentang pemberhentian dengan hormat Prabowo Subianto dari kemiliteran patut disesalkan. Namun, seharusnya, yang patut disesalkan adalah pemerintah/TNI begitu lama berusaha mennyembunyikan surat itu.

Kami, warga negara biasa, berhak mengetahui sepenuhnya latar belakang ataupun masa lalu orang-orang yang menawarkan diri menjadi pemimpin tertinggi bangsa dan negara Indonesia. Masa lalu para capres dan cawapres harus transparan. Tak boleh ada tahap ataupun kejadian yang gelap karena disembunyikan.

Maka, bahwa pemerintah/TNI menyembunyikan surat itu, maaf, lagi-lagi merupakan kesombongan sebuah elite yang menganggap diri lebih tinggi dan lebih berwenang daripada rakyat biasa.

Sudah waktunya kurang dari sebulan sebelum pemilu presiden semua dokumen yang memuat fakta tentang masa lalu dua capres dan dua cawapres kita buka untuk umum. Kami berhak mengetahuinya. Adalah hak kami, dan bukan hak pemerintah/TNI, menentukan bagaimana kami menanggapi masa lalu ataupun fakta tentang masa lalu para calon penguasa kita itu. Jangan pemerintah/TNI mempermainkan masyarakat dibiarkan memilih kucing dalam karung

FRANZ MAGNIS-SUSENO
Jalan Percetakan Negara, Jakarta Pusat

Mari kita dukung calon pemimpin “yang cacatnya lebih dapat kita tanggung daripada para pemburu rente, penjarah pembangunan, dan benalu bangsa.”
Mari kita dukung calon pemimpin “yang sekecil apa pun telah membuktikan diri bahwa tugas wakil rakyat dan pejabat adalah menjadikan denyut pembangunan dirasakan oleh warga biasa.”
Mari kita dukung calon pemimpin “yang sanggup mengembalikan pembangunan sebagai gerakan perbaikan kualitas hidup bersama, melindungi kaum minoritas dan menghargai pluralitas.”
Silahkan menyimak tulisan di bawah ini.
/js
=====

PEMBANGUNAN = PROYEK + RENTE
Oleh B. Herry Priyono*)
Harian Kompas, 6 Maret 2014

TULISAN kecil ini ditujukan kepada calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur dan bupati, calon anggota legislatif di tingkat pusat, daerah tingkat I, dan II; semua yang ingin memimpin dan menjadi wakil rakyat melalui Pemilu 2014. Karena penentuan siapa yang memenangi mandat juga berasal dari pemilih, tulisan ini juga ditujukan kepada 186.569.233 pemilih terdaftar. Pemilu memang bukan keseluruhan demokrasi, melainkan pemilu adalah metode kunci bagi demokrasi.

Maksudnya, demokrasi akan mulai terhubung dengan pemberantasan korupsi, pengurangan kemiskinan, perbaikan lingkungan, atau perbaikan hak asasi jika, dan hanya jika, pemilih sanggup memilih para eksekutif dan legislator yang punya rekam jejak dan berdarah daging memberantas korupsi, dihantui oleh luasnya kemiskinan, marah pada penghancuran lingkungan, dan terbukti sebagai pejuang hak asasi. Istilah “jika, dan hanya jika” di atas begitu sentral. Sinisme terhadap demokrasi akan terbukti mengada-ada jika, dan hanya jika, pemilih sanggup memilih sosok-sosok seperti itu.

Urusan tata cara memilih sudah sering dibedah dan kriteria pemimpin yang baik juga telah banyak diurai. Tulisan kecil dan sederhana ini hanya akan membuat lugas apa yang sudah terang benderang dalam bingkai yang sedikit lebih besar. Jika tujuan bernegara-berbangsa adalah ‘kebaikan bersama’ (the common good), dan demokrasi adalah metodenya, maka pemilu sebagai metode kunci demokrasi perlu menghasilkan para legislator-eksekutor yang siang-malam melibati teknologi mencapai kebaikan bersama. Teknologi itu disebut ‘pembangunan’ (development).

Ringkasnya, demokrasi akan mulai terhubung dengan kebaikan bersama Indonesia jika, dan hanya jika, dalam Pemilu 2014 nanti kita sanggup memilih para legislator-eksekutor yang siang-malam diburu oleh kegelisahan melaksanakan pembangunan sejati.

Pembusukan pembangunan

Saya sepenuhnya sadar istilah “pembangunan” memicu rasa mual pada banyak kaum terpelajar dan warga biasa. Salah satunya lantaran istilah itu mengalami pembusukan semantik luar biasa di zaman Orde Baru. Pembusukan itu terkait erat dengan pemakaian “pembangunan” sebagai idiom ideologis untuk membenarkan tualang kediktatoran: dari pengejaran perempuan untuk pemasangan paksa alat kontrasepsi sampai pembunuhan misterius, dari pemberangusan hak berserikat sampai sensor ketat media.

Praktik-praktik bengis itu lalu tercetak dalam proses mental dan memperanakkan pengertian kita tentang pembangunan sebagai identik dengan kediktatoran. Maka “pembangunan” menjadi isme yang terasa kotor dan jorok.
Itulah kecelakaan historis, bukan keniscayaan logis. Satu sentuhan logika klasik mungkin perlu untuk menjernihkan perkara: abusus non tollit usum. Artinya, fakta bahwa sesuatu telah disalahgunakan tidaklah berarti sesuatu itu tidak lagi berguna; fakta bahwa pembangunan telah disalahgunakan tidaklah berarti pembangunan tidak lagi berguna. Sebagaimana yang inheren kotor/jorok bukanlah kekuasaan, melainkan penggunaannya, begitu pula yang kotor/jorok bukan pembangunan itu sendiri, melainkan bagaimana pembangunan dilaksanakan.

Saya juga sadar keruwetan akademik soal pembangunan yang kini telah terbelah ke dalam sekurangnya tiga kubu: mazhab pembangunan konvensional yang Eropa-sentris dan ekonomistik, mazhab pembangunan alternatif yang coba mengatasi bias ekonomistik, dan mazhab pasca pembangunan yang meninggalkan pemakaian istilah “pembangunan”. Perdebatan antara tiga mazhab itu terus berlangsung sengit, dan kita tidak perlu berharap perdebatan itu akan mereda.

Sesengit apa pun perdebatan, cita-cita yang diemban tidak banyak berubah, semua menunjuk “upaya berkelanjutan bersama/kelompok memperbaiki kualitas hidup” sering pula dimengerti sebagai “upaya bersama/kelompok bagi pemberadaban berkelanjutan”. Istilah ‘pemberadaban’ (civilising process) di situ tak perlu diartikan dalam idiom tualang kolonial dan penjajahan ratusan/puluhan tahun lalu.

Luasnya kemiskinan, penghancuran lingkungan, tingginya malanutrisi dan busung lapar, atau juga penyingkiran kelompok-kelompok minoritas tentulah kondisi tidak beradab. Kondisi perbaikan/terberantasnya semua itu disebut kondisi lebih beradab, entah upaya ke arah itu disebut “pembangunan” atau istilah lain.

Rupanya apa yang terjadi adalah gejala ini. Kita tahu apa yang dimaksud dengan istilah “pembangunan”. Tetapi, pembusukan semantik telah mencampakkan isi yang diemban istilah “pembangunan”. Maka, ketika lintasan sejarah menggedor kita dengan urgensi perbaikan kualitas hidup bersama, padahal istilah untuk itu dicampakkan, kita tersesat bahkan untuk menemukan nama bagi upaya bersama itu. Tentu urusan semantik ini hanyalah sebab kecil kesesatan karena pada dataran praktik apa yang sering disebut “pembangunan” dewasa ini telah membusuk menjadi penjarahan proyek dan rente.

Proyek dan rente

Dengarkan sinisme orang-orang biasa di kota ataupun desa. Ketika mereka melihat jalan yang diaspal, jembatan yang diperbaiki, gedung sekolah yang dibangun, warga yang dikumpulkan untuk penataran gizi, atau pembuatan KTP elektronik, mereka bilang: “Itu hanya proyek!” Yang mereka maksud adalah kolusi penjarahan anggaran pembangunan oleh para kontraktor/pengusaha, politisi, dan pejabat pemerintah.

Itu bahasa sederhana yang mengisyaratkan seberapa akut dan kolosal pembangunan telah membusuk. Bisa saja istilah “pembangunan” tetap dipakai, tetapi isinya tak lebih dari kontrak-kontrak bisnis melalui kolusi para pengusaha, politisi, dan pejabat. Kalau tak ada kebutuhan riil dan manfaat bagi warga, proyek-proyek itu akan diciptakan dari ketiadaan. Penjarahan anggaran kompleks Hambalang disebut pembangunan olahraga.

Penjarahan anggaran pengadaan kitab suci disebut pembangunan agama atau mungkin pembangunan akhlak. Penjarahan anggaran alat-alat medis disebut pembangunan kesehatan. Bahkan, penjarahan lisensi mobil murah dengan emisi rendah mungkin disebut pembangunan transportasi dan lingkungan. Makin terdengar luhur istilahnya, makin konyol faktanya.

Silakan menambah daftar contoh. Jika cara menjarah itu dilakukan melalui penggelembungan nilai proyek (mark up), pembuatan perusahaan fiktif, atau cara lain, itu hanya soal taktik dan kadar. Sebagian besar kasus megakorupsi yang sedang meledak ke publik dan ribuan kasus lain di daerah yang tidak diproses berisi penjarahan anggaran pembangunan ini. Itulah mengapa istilah proyek menjadi kotor dan jorok.

Proyek-proyek yang sebagian atau seluruhnya dilakukan untuk menjarah anggaran pembangunan itu umumnya dipahami sebagai bagian dari apa yang disebut ‘pemburuan rente’ (rent-seeking). Istilah itu dipakai sejak dasawarsa 1960-an oleh para ekonom yang berpandangan bahwa ancaman terbesar terhadap pasar bebas berasal dari regulasi negara. Adanya otoritas regulasi pemerintah membuat para penjarah berlomba memenangkan privilese-monopoli yang disebut “rente”.

Itulah mengapa ekonom neoliberal Gary Becker menulis di tahun 1994: “Jika kita hapus negara, kita lenyapkan korupsi” dan pemburuan rente. Debat perkara ini berlanjut, termasuk pandangan bahwa tidak semua jenis rente merusak. Namun, argumen bahwa korupsi dan pemburuan rente akan lenyap dengan menghapus negara adalah omongan konyol.

Keruwetan debat akademik itu tidak perlu mengganggu kita. Yang mau dikatakan, luasnya penjarahan anggaran pembangunan melalui proyek-proyek merupakan bentuk pemburuan rente. Itulah mengapa bisa dikatakan bahwa pembangunan di Indonesia telah dan sedang membusuk menjadi proyek memburu rente (pembangunan = proyek + rente). Hampir semua terjadi melalui kolusi pebisnis, politisi, dan pejabat.

Mungkin bermimpi, tetapi bisa dikatakan pemilu akan membuat demokrasi mulai terkait dengan pengurangan kemiskinan atau perbaikan lingkungan jika, dan hanya jika, melalui Pemilu 2014 kita sanggup mengenyahkan calon-calon legislator dan eksekutor pemburu proyek dan rente. Itu pun belum cukup! Pilihan perlu ditujukan pada jenis calon politisi dan pejabat yang sanggup “menanam” kembali pembangunan sebagai gerakan perbaikan kualitas hidup bersama dan pemberadaban.

Mencabut dan menanam

Gejala di atas menunjukkan betapa tercerabutnya kepemimpinan dan pembangunan di negeri ini. Seluruh praktik busuk itu tentu menghancurkan tata negara. Namun, lebih khusus lagi, apa yang didaku “pembangunan” sama sekali tak punya kaitan apa pun dengan perbaikan kualitas hidup bersama dan pemberadaban.

Tak pernah terjadi pembangunan jika prevalensi gizi buruk melonjak dari 4,9 persen (2010) ke 5,7 persen (2013), seperti ditunjuk Riset Kesehatan Dasar 2013. Tidak juga terjadi pembangunan jika tingkat kematian ibu saat melahirkan melonjak dari 229 (2010) ke 359 (2012) per 100.000 kelahiran, seperti dicatat Bank Dunia. Tidak ada pembangunan jika tingkat kesenjangan (Koefisien Gini) melonjak dari 0,33 (2002) dan 0,39 (2007) ke 0,41 (2011). Tak ada pembangunan jika 62 persen jalan di Provinsi Banten rusak, sementara dinasti politik dan bisnis di provinsi itu menjarah anggaran pembangunan secara kolosal.

Di depan saya terpajang grafik, pemberian teman ahli statistik, tentang perbandingan besaran anggaran pemberantasan kemiskinan dan tingkat kemiskinan Indonesia (2004-2012). Grafik itu menyimpan absurditas: lonjakan anggaran yang mencengangkan dari 2004 sampai 2012 tak punya kaitan logis dengan pengurangan angka kemiskinan yang beringsut bagai siput. Mengapa? Olok-oloknya, kemiskinan yang sedikit berkurang bagai siput itu tidak disebabkan besarnya anggaran pemberantasan kemiskinan lewat program bermakna, tetapi karena (seperti kita) orang miskin secara alami berjuang keras keluar dari kemiskinan, entah ada atau tidak ada anggaran dan program pemberantasan kemiskinan.

Tentu menyakitkan disebut sebagai pemerintahan irelevan. Namun, suara kencang tentang “negara dan pemerintah yang absen” atau “negara tidak hadir” rupanya menunjuk pada tingkat ketercerabutan sedemikian kronis dari arti dan praktik pembangunan. Yang menghibur para pejabat mungkin tinggal fakta ini: membusuknya pembangunan menjadi proyek pemburuan rente tidak hanya dilakukan oleh banyak pejabat, tetapi juga secara kolosal dilakukan oleh banyak legislator di Senayan, daerah tingkat I dan II, serta penjaga yudikatif.

“Menanam” kembali pembangunan ke dalam denyut hajat hidup warga biasa tentu sesulit jerih payah menata lagi sebuah negeri. Namun, dalam keterperangkapan sejarah ini, pintu masuk untuk “menanam” kembali pembangunan perlu digedor melalui Pemilu 2014. Cabut semua politisi dan pejabat pemburu rente, pilih calon-calon yang sekecil apa pun telah membuktikan diri bahwa tugas wakil rakyat dan pejabat adalah membuat arti dan praktik pembangunan tertanam kembali dalam denyut hajat hidup warga biasa.

Seperti Anda, saya juga tidak yakin agregasi pilihan kita dalam Pemilu 2014 sanggup membasmi para penjarah pembangunan. Namun, kita tidak mungkin mencabut diri dari sejarah. Kita hanya bisa menunggang keterbatasan sejarah itu dan mengoreksinya dengan memilih sosok-sosok yang cacatnya lebih dapat kita tanggung daripada para pemburu rente, penjarah pembangunan, dan benalu bangsa.

*) B. Herry Priyono adalah Dosen pada Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta.

Apakah hukuman terhadap TUBUH akan mengubah BATIN? Bukankah hukuman sekeras atau sekejam apapun terhadap TUBUH tidak akan mengubah BATIN? Apabila hukuman terhadap TUBUH sama sekali tidak mengubah BATIN, mengapa masih tetap dipertahakan? Siapa sesungguhnya yang paling diuntungkan dan siapa yang paling dirugikan oleh kekerasan terhadap TUBUH yang sudah diinstitusionalisasikan dibawah hukum Syariat Islam? Simak laporan berikut:

http://www.merdeka.com/peristiwa/ketahuan-berzina-wanita-di-aceh-diarak-diperkosa-8-pemuda.html

MERDEKA.COM. Malang benar seorang wanita berinisial Yus (25) yang dituduh telah melakukan perbuatan zina bersama dengan seorang laki-laki paruh baya berinisial Wah (40) yang telah beristri. Wanita tersebut diperkosa oleh 8 pemuda setempat, kini wanita tersebut terancam hukuman cambuk.

“Saya berharap pasangan mesum yang ditangkap warga itu dihukum cambuk sesuai aturan yang ada, karena mereka telah melanggar syariat Islam melakukan hubungan seksual di luar nikah kata Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa, Ibrahim Latief, Rabu (7/5) pada merdeka.com.

Informasi dihimpun merdeka.com, pada saat ditangkap oleh warga di desa Lhokbani, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa pada Kamis (1/5), sekitar pukul 02.30 WIB hingga pukul 05.00 WIB, kedua pelaku mesum itu dihakimi oleh massa dengan cara diarak, dipukuli dan dimandikan dengan air selokan dan kemudian diserahkan pada polisi syariah Islam di Kota Langsa.

Sebelum diarak oleh warga, wanita yang tertangkap mesum dangan pria beristri itu terlebih dahulu diperkosa oleh 8 pemuda setempat dan telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Polres Kota Langsa. Satu di antaranya bahkan masih berusia 13 tahun ikut juga melakukan pelecehan seksual dan melakukan pemerkosaan pada wanita malang itu.

“Pelaku pemerkosaan itu harus dihukum juga, akan tetapi dihukum dalam pengadilan pidana,” jelas Ibrahim Latief.

Saat diminta konfirmasi pada Kapolres Kota Langsa, AKBP Hariadi mengatakan saat ini pihaknya telah menangkap pelaku pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap wanita yang dituduh berbuat zina itu.

“Kita telah menangkap 3 orang dari 8 orang, ketiga pemuda itu warga Lhokbani, yaitu, ML (28), Zu (21) dan seorang tersangka dibawah umur CS (13),” kata Kapolres Langsa AKBP Hariadi.

Dikatakannya, sisa pemuda sebanyak 5 orang lagi saat ini masih sedang diburu oleh petugas. Hariadi meminta kepada pelaku agar bisa segera bisa menyerahkan diri pada pihak kepolisian.

“Saya minta keluarga pelaku untuk bisa segera meminta untuk segera menyerahkan diri kelima pemuda tersebut,” pintanya.

Sumber: Merdeka.com

Di tengah kesibukan mengurusi banjir, silahkan berhenti sebentar dan menghadiri Dialog Publik dengan tema “Memahami Diri dan Ego”. Dialog ini terbuka bagi semua kalangan.

Dialog Publik dengan tema “Memahami Diri dan Ego” akan dilaksanakan pada Rabu, 5 Februari 2014, pukul 19.15-21.30, di Ruang Leo Soekoto, Jl. Suryo 62, Blok Q, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pembicara utama: Charles Hogg, Direktur Raja Yoga Brahma Kumaris Australia. Charles Hogg telah mempraktikkan dan mengajar meditasi selama 40 tahun, berbicara pada forum-forum international, seminar, konferensi, retret dan workshop di lebih dari 60 negara, untuk membantu jiwa-jiwa menemukan kekuatan mental, emotional dan spiritual. Acara Dialog ini diselenggarakan secara gratis. Pendaftaran ke Monalisa (0818-995554, email monalisasitorus@yahoo.com) atau Liang (0818-151304, email swieliang@gmail.com).

===== 

Public Dialog on “Understanding the Self and Ego” will be held on Wednesday, 5 February 2014, from 19.15-21.30, at Leo Soekoto Hall, Jl. Suryo 62, Blok Q, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. The main speaker will be Charles Hogg, the Sydney-based Director of Brahma Kumaris Raja Yoga Centers in Australia, who has practised and taught Meditation for nearly 40 years. Charles speaks regularly at Forums, Seminars, Conferences, Retreats & Workshops, in over 60 countries helping souls gain mental, emotional and spiritual strength. This Dialog is given freely. For registration, please, contact Monalisa (0818- 995554., email monalisasitorus@yahoo.com) or Liang (0818-151304, email swieliang@gmail.com).

 

 

Kalau laporan Wikileaks berikut ini benar, maka negara punya andil besar dalam merusak kenyamanan hidup bersama, menggusur hak-hak kaum minoritas, dan melanggengkan konflik dan kekerasan di negara Pancasila yang berasaskan Bhineka Tunggal Ika.

=====

http://www.tribunnews.com/nasional/2011/09/03/bocoran-wikileaks-mendanai-fpi-adalah-tradisi-polri-dan-bin

Bocoran Wikileaks: Mendanai FPI adalah Tradisi Polri dan BIN

Sabtu, 3 September 2011 21:08 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wikileaks kembali membocorkan sejumlah dokumen rahasia Amerika Serikat yang terkait dengan Indonesia. Kali ini dalam dokumen terbarunya, Wikileaks memaparkan mengenai hubungan antara polisi dengan ormas Front Pembela Islam (FPI).

Selain mengungkapkan mengenai FPI yang dijadikan ‘attack dog’ Polri, telegram rahasia itu juga mengungkapkan bahwa mantan Kapolri yang kini menjadi Kepala BIN, Jenderal (Purn) Sutanto, adalah tokoh yang telah mendanai FPI.

Pendanaan dari Sutanto itu diberikan sebelum serangan yang dilakukan FPI ke Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Februari 2006 silam. Namun kemudian Sutanto menghentikan aliran dananya setelah serangan terjadi.

“Yahya Asagaf, seorang pejabat senior BIN mengatakan, Sutanto yang saat itu menjadi Kapolri menganggap FPI bermanfaat sebagai ‘attack dog’,” ungkap telegram rahasia yang dipublikasikan oleh Wikileaks itu.

Saat pejabat kedutaan AS menanyakan manfaat FPI memainkan peran ‘attack dog’ itu, karena sebenarnya polisi sudah cukup menakutkan bagi masyarakat, Yahya menjelaskan bahwa FPI digunakan sebagai ‘alat’ oleh polisi, agar petugas keamanan itu tidak menerima kritik terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia. Disebutkan juga bahwa mendanai FPI adalah sudah tradisi di lingkungan Polri dan BIN.

Kawat diplomatik yang dipublikasikan Wikileaks juga mengatakan bahwa FPI mendapatkan sebagian besar dananya dari petugas keamanan, tetapi mereka harus menghadapi pemotongan dana setelah serangan dilakukan.

Penulis: Dodi Esvandi

Pada akhir Mei ini, sebuah organisasi yang mempromosikan perdamaian, demokrasi, toleransi, dan dialog antar kepercayaan yang berbasis di New York, Amerika Serikat, Appeal of Conscience Foundation (ACF), akan memberikan penghargaan negarawan dunia 2013 atau ‘World Statesman Award’ kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Berikut surat protes Franz Magnis-Suseno yang ditujukan kepada ACF. Terjemahan dari teks Inggris ke Bahasa Indonesia dikerjakan oleh Bapak Hudoyo Hupudio.

======

Ladies and Gentlemen of the Appeal of Conscience Foundation (ACF),

I am a Catholic Priest and professor of philosophy in Jakarta. In Indonesia we learnt that you are going to bestow this year’s World Stateman Award to our President Susilo Bambang Yudhoyono because of his merits regarding religious tolerance.
This is a shame, a shame for you. It discredits any claim you might make as a an institution with moral intentions.
How can you take such a decision without asking concerned people in Indonesia? Hopefully you have not made this decission in response to prodding by people of our Government or of the entourage of the President.

Do you not know about the growing difficulties of Christians to get permits for opening places of prayer, about the growing number of forced closures of churches, about the growth of regulations that make worshipping for minorities more difficult, thus about growing intolerance on the grassroot level? And particularly, have you never heard about the shameful and quite dangerous attitudes of hardline religious groups towards so called deviant teachings, meaning members of the Achmadiyah and the Shia communities, and the government of Susilo Bambang Yudhoyono just doing nothing and saying nothing to protect them? Hundreds of their people have under Susilo Bambang Yudhoyono’s presidentship been driven out of their houses, they still live miserably in places like sports halls, there have allready Achmadis and Shia people been killed (so that the question arises whether Indonesia will deteriorate to conditions like Pakistan dan Iran [favor of President G. W. Bush] where every months hundreds of Shia people are being killed because of religious motivations)?

Do you not know that President Susilo Bambang Yudhoyono during his up to now 8 1/2 years in office has not a single time said something to the Indonesian people, that they should respect their minorities? That he has shamefully avoided responsibility regarding growing violence towards Achmadiyah and Shia people?

Again, whom did you ask for information before making you award choice? What could be your motivation to bestow upon this President a reward for religious tolerance who so obviously lacks any courage to do his duty protecting minorities?

I have to add that I am not a radical, not even a “human right extremist” (if such exist). I am just appaled about so much hypocrisy. You are playing in the hands of those – still few – radicals that want to purify Indonesia of all what they regard as heresies and heathen.

Franz Magnis-Suseno SJ

=====

Bapak-bapak dan ibu-ibu dari the Appeal of Conscience Foundation (ACF),

Saya seorang pastor Katolik dan profesor filsafat di Jakarta. Di Indonesia kami mengetahui bahwa Anda akan memberikan Hadiah Negarawan Dunia tahun ini kepada Presiden kami, Susilo Bambang Yudhoyono, oleh karena jasa2nya dalam kaitan toleransi beragama.

Ini sangat memalukan, sangat memalukan bagi Anda. Ini mendiskreditkan seluruh klaim Anda sebagai lembaga yang bertujuan moral.

Bagaimana mungkin Anda mengambil keputusan seperti itu tanpa meminta pendapat warga yg terlibat di Indonesia? Mudah2an kalian tidak membuat keputusan ini sebagai jawaban atas dorongan dari orang2 di pemerintahan kami atau dari para pengiring Presiden.

Apakah kalian tidak tahu tentang kesulitan2 yang semakin meningkat dari kaum Kristen untuk memperoleh izin mendirikan tempat ibadah, tentang meningkatnya jumlah gereja2 yg ditutup, tentang meningkatnya peraturan2 yang membuat kebaktian bagi kaum minoritas semakin sulit, dengan demikian tentang meningkatnya intoleransi di tingkat bawah? Dan khususnya, apakah kalian tidak mendengar sikap2 berbahaya dan memalukan di kalangan kelompok2 agama garis keras terhadap ajaran2 yg dikatakan menyimpang, yg berarti anggota2 komunitas Ahmadiyah dan Shiah, sedangkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tidak berbuat apa2 dan tidak menyatakan apa2 untuk melindungi mereka? Ratusan orang dari mereka di bawah kepresidenan susilo Bambang Yudhoyono telah diusir dari rumah mereka, sampai sekarang mereka masih tinggal dengan sengsara di gedung2 seperti gedung olahraga, dan ada warga Ahmadiyah dan Shiah yang terbunuh (sehingga muncul pertanyaan apakah Indonesia akan merosot ke dalam kondisi seperti di Pakistan dan Iran [berkat Presiden G.W.Bush] di mana setiap bulan ratusan warga Shiah dibunuh berdasar motivasi agama)?

Tidakkah kalian tahu bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama 8,5 tahun kekuasaannya tidak pernah sekalipun mengatakan sesuatu kepada rakyat Indonesia bahwa mereka harus menghormati kaum minoritas? Bahwa secara memalukan ia telah menghindari tanggung jawab berkaitan dengan meningkatnya tindak kekerasan terhadap sarga Ahmadiyah dan Shiah?

Selain itu, siapakah yang kalian mintai informasi sebelum membuat pilihan bagi hadiah kalian? Apakah motivasi Anda untuk memberikan kepada Presiden ini sebuah hadiah bagi toleransi beragama, padahal ia jelas tidak mempunyai keberanian untuk melaksanakan kewajibannya melindungi kaum minoritas?

Saya perlu menambahkan bahwa saya bukan seorang radikal, bahkan bukan seorang “ekstremis HAM” (kalau pun ada yg seperti itu). Saya hanya merasa ngeri melihat begitu banyak kemunafikan. Anda terperangkap dalam permainan kaum radikal –yg jumlahnya masih sedikit– yg ingin membersihkan Indonesia dari semua yang mereka anggap sebagai ajaran sesat dan kafir.

Franz Magnis-Suseno SJ